PERMOHONAN PRAPERADILAN TENTANG TIDAK SAHNYA PENETAPAN
TERSANGKA DAN PENAHANAN TERSANGKA ATAS NAMA HARTAWAN ISHAK
DJARRE, SE. OLEH KEJAKSAAN NEGERI SINJAI

 

ALASAN – ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.
1. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA DAN PENAHANAN PEMOHON
OLEH TERMOHON YANG TIDAK SAH KARENA MELANGGAR PASAL 184
KUHAP YAITU TIDAK DIDASARI ATAS 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH
MENURUT HUKUM .
5
Alasan Hukumnya :
a. Bahwa sesuai dengan amar Putusan MKRI No. 21/PUU-XII/2014 No. 11 dan
12 dan dihubungkan dengan definisi Tersangka sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, maka penetapan Tersangka oleh Termohon
haruslah didasari pada Bukti Permulaan setidak-tidaknya 2 alat bukti sesuai
pasal 184 KUHAP, dan 2 alat bukti tersebut hanya sekedar formalitas meminta
keterangan saksi, ahli, surat, dan/atau barang bukti lainnya, namun 2 alat bukti
yang dimaksud adalah haruslah membuat terang tentang tindak pidana yang
terjadi dan guna menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak
pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
b. Bahwa acuan dasar dan utama yang dilakukan oleh Termohon didalam
melakukan penyelidikan kemudian naik pada tingkat penyidikan yang berujung
pada tidakan Penetapan Tersangka dan Penahanan Tersangka (Pemohon)
adalah dengan dasar alat buktinya bahwa adanya kerugian Negera.
c. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 25/PUU-
XIV/2016, Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, Tentang
Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001,
telah berubah secara sangat substansial yaitu dapat disebut adanya tindak
pidana korupsi , haruslah berupa ACTUAL LOSS bukan POTENSIAL LOSS.
d. Bahwa dasar penetapan kerugian Negara oleh Termohon hanya didasari
pada HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
YANG MENETAPKAN DAN MENYATAKAN ADANYA KERUGIAN NEGARA,
BUKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENETAPAN
ADANYA KERUGIAN NEGARA DARI BPK ;
e. Bahwa secara konstitusional kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
tertuang dan ditegaskan dalam Pasal 23E ayat (1) Undang Undang Dasar
1945, sbb :
“ Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan
negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan man-
diri”
Demikian dasar hukum tersebut juga ditegaskan lagi dalam Pasal 10 ayat (1)
Undang – Undang No.15 Tahun 2006 tentang BPK, sbb :
“ BPK dapat menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara yang
disebabkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang
dilakukan oleh bendahara pengelola BUMN / BUMD dan Lembaga atau
badan lain yang mengelola keuangan negara “ ;
6
f. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) Nomor 4 ta-
hun 2016 yang dikeluarkan setelah adanya rapat pleno pada 9 Desember
2016. Dimana dalam rumusan hukum kamar pidana pada angka 6 ditegaskan
bahwa ada tidaknya kerugian negara harus didasarkan pada pemeriksaan
oleh BPK, bukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), Inspektorat atau satuan perangkat kerja daerah (SKPD). Ditegas-
kan pula untuk perkara baru yang diperiksa setelah adanya SEMA Nomor 4
Tahun 2016 tersebut, harus berpedoman pada SEMA tersebut. Apalagi keru-
gian negara dalam kasus korupsi kini harus dibuktikan secara pasti, seiring
adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menghilangkan frasa
“dapat” dalam pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Tipikor. Putusan MK itu men-
jadikan kasus korupsi yang selama ini sebagai delik formil berubah menjadi
delik materil. Penghitungan kerugian keuangan negara harus dihitung secara
nyata atau pasti, SEMA Nomor 4 tahun 2016 juga dimaksudkan sebagai per-
samaan pandangan diantara penegak hukum di pengadilan. MA tidak ingin
ada kesan bahwa terdakwa dirugikan karena menggunakan audit dari
BPKP/Inspektorat/SKPD dan bukan hasil audit dan penetapan/pernyataan
adanya kerugian negara oleh BPK. ;
g. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai ba-
ru dilakukan 4 (empat) tahun setelah proyek selesai dikerjakan 100 % dan te-
lah diterima dengan baik serta telah melewati masa pemeliharaan 180 hari
sesuai Pasal 5 Kontrak Pekerjaan No. 602.1/085/PU.TR-SDA/VIII/2020, tanpa
adanya keberatan dari Penyedia Pekerjaan (Kuasa Pengguna Ang-
garan/Pejabat Pembuat Komitment) .
h. Bahwa fakta lebih janggal dan lebih ironisnya lagi dilakukan Penyelidikan dan
Penyelidikan oleh Termohon setelah terjadinya bencana alam banjir dan Angin
Kecang pada tanggal 3 Juli 2021 berdasarkan Surat keterangan No.
800/31.148/BPBD oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai Badang Penanggulan-
gan Bencana Daerah tertanggal 1 Oktober 2024. Yang mengakibatkan keru-
sakan pasilitas umum pemerintah ( instansi perkantoran/sekolah, sarana in-
frastruktur ( jalan, Jembatan dan Saluran Irigasi lainnnya) dan pemukiman
warga dibeberapa desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Sinjai.
i. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan atas kasus
korupsi, dengan TIDAK ADA perhitungan kerugian Keuangan Negara, sehing-
ga telah bertentangan dengan Putusan MKRI NO. 21/PUU-XII/2014.
j. Bahwa kejanggalan berikutnya adalah penghentian tanpa jelas atas pemerik-
saan penyelidikan/Penyidikan oleh Termohon atas proyek irigasi sebelumnya
yakni proyek tahun 2017 padahal sumber persoalan sebenarnya adalah
proyek tersebut.
7
k. Bahwa Oleh karena itu penyelidikan dan penyidikan serta penetapan Ter-
sangka dan Penahanan Tersangka terhadap diri Pemohon yang dilakukan
oleh Termohon sesuai Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-
1910/P.4.31/Fd.1/11/2024. Tanggal 25 November 2024 dilanjutkan Penahan-
an Tersangka (Pemohon) sejak tanggal 5 Februai 2025 sampai sekarang
tanpa tembusan surat penahan/Penangkapan baik kepada keluarga Pemohon
maupun kepada Penasihat Hukumnya, sesuai Pasal 18 Ayat (3) KUHAP dan
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 3/PUU-XI/2013 yang dengan tegas
menyatakan bahwa Tembusan surat perintah penangkapan HARUS diberikan
kepada keluarga Tersangka sesegera setelah dilakukan Penangkapan.
l. Bahwa dengan didasarkan pada hasil penghitungan dan penetapan atau pern-
yataan adanya kerugian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Ka-
bupaten Sijai dan bukan didasarkan dari hasil pemeriksaan dan penetapan
atau pernyataan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang adanya ke-
rugian negara tersebut, sebagai lembaga yang berwenang menurut hukum,
sehingga Penetapan Tersangka pada diri Pemohon yang dilakukan
Termohon sesuai Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-
1910/P.4.31/Fd.1/11/2024. Tanggal 25 November 2024 kemudian dilanjut-
kan penahanan Pemohon pada tanggal 5 Februari 2025 tanpa adanya
surat tembusan penahanan kepada keluarga atau penasihat hukum ada-
lah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat pada diri
Pemohon, karena TIDAK DIDASARI ATAS 2 ALAT BUKTI YANG CUKUP
sesuai 184 KUHAP.
m. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas maka Penetapan Pemohon
sebagai Tersangka dan Penahanan dalam perkara tindak pidana korupsi yang
dilakukan oleh Termohon adalah TIDAK SAH dan PENYIDIKAN dalam perka-
ra a quo karena tidak didahului dengan adanya 2 poin penting yang harus di
penuhi Termohon yaitu :
1. Bahwa Termohon tidak melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara
yang bersifat ACTUAL LOSS oleh BPK RI. Selaku auditor resmi Negara
yang di tunjuk berdasarkan Undang – Undang.
2. Bahwa adanya bukti dari Penyedia pekerjaan yang menganulir penyerahan
atas pekerjaan 100% Pemohon.
2. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN
KESEWENANG – WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPAS-
TIAN HUKUM ;
Alasan Hukumnya :
a. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak
Azasi Manusia (HAM) sehingga asas hukum presumption of Innocence atau
asas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut ;
Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya
8
(UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara
hukum”, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti
terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita termasuk da-
lam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan
hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut, maka negara wajib turun tangan me-
lalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan ;
b. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal
ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis ; Hukum tanpa nilai kepastian
akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan
sebagai pedoman perilaku setiap orang ; Kepastian sendiri hakikatnya
merupakan tujuan utama dari hukum ; Apabila dilihat secara historis banyak
perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu
mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan ; Keteraturan
masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan
merupakan inti dari kepastian itu sendiri ; Dari keteraturan akan menyebabkan
seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang
diperlukan dalam kehidupan masyarakat ; Menurut Sudikno Mertukusumo
“kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus
dijalankan dengan cara yang baik”. Kepastian hukum menghendaki adanya
upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak
yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek
yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai
suatu peraturan yang harus ditaati ;
c. Oemar Seno Adji menentukan prinsip “legality” merupakan karakteristik yang
essentieel, baik ia dikemukakan oleh “Rule of Law” – konsep, maupun oleh
faham “Rechtstaat” dahulu, maupun oleh konsep “Socialist Legality” ;
Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau
retrospective, larangan analogi berlakunya azas “nullum delictum” dalam Hukum
Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip “legality”;
d. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan / Pejabat Tata Usaha Negara
dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang; Yang di maksud dengan
Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang,
mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang; Melampaui
wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan
berdasarkan perundang-undangan tertentu; Mencampuradukkan kewenangan
dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau
alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan
merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”;
Menurut Sjachran Basah “abus de droit” (tindakan sewenang-wenang), yaitu
perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan
perundang-undangan; Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk
9
menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian
dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialitas);
Demikian bertindak sewenang – wenang juga dapat diartikan menggunakan
wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya
dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan; Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur
dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya
sebuah Keputusan, yakni meliputi :
- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- dibuat sesuai prosedur; dan
- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan
Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersang-
ka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan
peraturan perundang – undangan yang berlaku dimana dasar penyelidikan,
penyidikan dan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon didasarkan pada
hasil pemeriksaan, penetapan dan peryataan adanya kerugian negeri oleh In-
spektorat Daerah Kabupaten Sinjai dan bukan penetapan dan pernyataan adan-
ya kerugian negara oleh BPK sebagai yang berwenang menurut hukum ;
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan a quo
sebagaimana diuraian ulasan Permohonan Praperadilan ini, dilakukan tidak
menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56
ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admin-
istrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah;
- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal
atau dapat dibatalkan;
e. Bahwa sebagaimana dalam Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan
Negeri Sinjai Nomor : Print- 29/P.4.31/Fd.1/05/2024. Tanggal 20 Mei 2024 Junto
Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-1910/P.4.31/Fd.1/11/2024. Tanggal 25
November 2024. Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka
terkait peristiwa Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Rehabilitasi Daerah
Irigasi Aparang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020, sedangkan Pemohon
sama sekali tidak tahu menahu peristiwa yang disangkakan Kepada Pemohon
oleh Pemohon terkait peristiwa tertentu yang mana ? seperti apa kejadiannya ?
Dimana dan kapan ? berapa besar jumlah kerugian Negaranya ? dan
kesempatan untuk mengembalikan kerugian tetrsebut kepada Negara, Jika
10
memang hal tersebut terkait peristiwa Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan
Rehabilitasi Daerah Irigasi Aparang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020.
Sejak selesainya 100 % proyek tersebut dan berakhirnya masa pemeliharaan
180 Hari, sampai dengan terjadinya BENCANA ALAM di Kabupaten Sinjai pada
tanggal 3 juli 2021 sesuai surat keterangan No. 800/31.148/BPBD tanggal 1
Oktober 2024.
f. Bahwa sejak penyelidikan dilakukan Termohon sampai Pemohon ditetapkan
sebagai tersangka yang diketahuinya melalui viral media social (medsos),
kemudian dilakukan penahan pada tanggal 5 Februari 2025, Termohon tidak
pernah menyampaikan besarnya kerugian negara yang pasti (ACTUAL LOSS)
dari BPK RI, sehingga secara hukum Pemohon diberi kesempatan untuk segera
mengembalikan kepada Negara yang terjadi, untuk membuktikan apakah
Pemohon mempunyai itikat baik atau tidak yang merupakan tolak ukur Niat dari
unsur suatu peristiwa pidana (delik)
g. Bahwa Pemohon tidak pernah sama sekali diundang maupun dipanggil oleh
Termohon untuk bertanggung jawab atas kerugaian keuangan Negara yang
telah terjadi atas terkait proses penanganan perkara yang berhubungan dengan
dugaan / tuduhan / sangkaan bahwa Pemohon diduga telah melakukan tindak
pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, baik dalam tingkat penyelidikan maupun tingkat penyidikan oleh
Termohon ;
h. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka tanpa terlebih dahulu
dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 2
KUHAP, yang berbunyi :
“ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
Dengan demikian makna dari penyidikan harus terlebih dahulu didahului mencari
dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang
terjadi, dari bukti – bukti tersebut kemudian baru ditetapkan Tersangkanya, akan
tetapi pada kenyataannya terhadap Pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu
sebagai Tersangka baru kemudian mencari bukti – bukti dengan memanggil
para saksi – saksi dan bahkan dijadikan sarana ekspose di media social sebagai
sarana pemenuhan target prestasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
i. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila di-
hubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada
Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan menahannya
11
yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Hakim
Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat
menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan
Tersangka dan Penahanan terhadap Pemohon merupakan Keputusan yang
tidak sah dan batal atau dapat dibatalkan menurut hukum;